🎫 Bpjph Provinsi Jawa Barat

BANDUNG AYOBANDUNG.COM -- bank bjb dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dalam pemanfaatan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan program DPLK antara bank bjb dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berlangsung pada Selasa 2 Agustus 2022 di Aula Lantai 3 kantor Saatini, Jawa Barat memiliki potensi Industri Menengah Pangan terbesar di seluruh Indonesia, dengan 1.174 unit usaha yang mempekerjakan 45.706 tenaga kerja. " D engan jumlah I ndustri M enengah tersebut, kami berharap dapat terus membantu perekonomian Indonesia melalui peningkatan potensi IKM pangan di Jawa Barat, " kata Maulana. Padahalitu diwajibkan oleh UU jaminan produk halal," kata dia. MENUJU SATU JUTA SERTIFIKAT HALAL - Tahun ini menjadi momentum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk merealisasikan target satu juta sertifikat halal bagi UMKM. Payung hukum berupa pengenaan tarif nol persen dengan self declare sudah disusun. PeraturanDaerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan sebagaimana yang ditetapkan oleh BPJPH. 16. Pelaku Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah tenaga kerja, pengelola keuangan sosial syariah, pemilik bisnis dan badan usaha. WahyuRahman) dan Pengawas LPH Hidayatullah (Ust. Syaiful Anwar) dalam acara penyerahan sertifikat akreditasi LPH Hidayatullah oleh BPJPH. Dalam kegiatan tersebut, BPJPH memberikan Sertifikat Akreditasi kepada 8 LPH, yaitu : LPH Hidayatullah, di Provinsi DKI Jakarta; LPH Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, di Provinsi Jawa Barat Berdasarkanperhitungan IKLH Tahun 2019, IKLH Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan menjadi 52,12 bila dibandingkan indeks pada tahun 2018 yaitu 50,07. Ini terjadi karena ada kenaikan nilai indeks pencemaran udara dalam arti nilai IKLH Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dalam kategori "sangat kurang". Air memiliki angka indeks 42,73, angka Dalamacara yang digelar oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bertajuk "Recover Together, Recover Stronger Bersama UMK Halal" tersebut, Wapres menyebutkan, KDEKS sudah terbentuk di Provinsi Sumatra Barat dan akan disusul Provinsi Riau, Jawa Barat, dan lain-lain. Sirup2MIX Resep 2MIX dibuat dalam 2 Malam dan IX (9) kali percobaan. Itulah sebabnya diberi nama 2MIX Sirup ini dibuat dengan 2 varian rasa yaitu rasa Melon, dan rasa Cocopandan. Diproses dengan standar produksi yang ketat dan telah mendapatkan sertifikat HALAL dari BPJPH. JalanHusni Hamid No. 01, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat 41312: kabkarawang@kemenag.go.id NXxyBc. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura BPTPH Provinsi Jawa Barat Profile BPTPH Tupoksi BPTPH diantaranya melakukan Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim DPI. Di bawah BPTPH ada 5 Sun Unit Pengamatan dan Peramalan OPT dan 1 Kimia Agro di Lembang. BPTPH merupakan salah satu UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. BPTPH menangani masalah OPT Organisme Pengganggu Tanaman, DPI dan pengawasan peredaran, penggunaan dan penyimpanan pupuk dan pestisida serta bahan pengendali lainnya. Di bawah BPTPH ada 5 Sub Unit Wilayaj Pengamatan, yaitu Sub Unit Wilayah 1 meliputi Purwakarta, Katawang, Bekasi dan Kota Bekasi. Sub Unit Wilayah 2 meliputi Sukanumi, Kota Sukabumi, Bogor dan Kota Bogor. Sub Wilayah 3 meliputi Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kuningan dan Cirebon. Sib Wilayah 4 meliputi KabupatenTasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran. Sub Wilayah 5 meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Bandung Barat, Garut dan Sumedang. Petugasna disebut dg PPOPT Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman. Wilayah kerjanya kecamatan, 1 orang 1 kecamatan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu SLPHT, Penerapan Pengendalian Hama Terpadu PPHT, dan lain-lain. 1 lagi Kimia Agro di Cikole Lembang yg menangani masalah residu pestisida dan pengujian kandungan unsur hara pada pupuk organik serta mikro organisme pada tanah. Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham mendorong upaya akselerasi layanan sertifikasi halal. Hal ini dilakukan salah satunya dengan membentuk tim akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal LPH.Dalam 100 hari kerja pertamanya, ia telah menetapkan calon LPH baru. Sedikit ada 9 calon LPH baru yang telah ditetapkannya."Alhamdulillah, setelah dibentuk tim akreditasi LPH ini segera bergerak. Hasilnya, tim telah menyiapkan 9 calon LPH baru untuk kita tetapkan sebagai LPH," kata Aqil Irham dalam keterangan tertulis, Selasa 18/1/2022. "Pencapaian ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memperkuat infrastruktur yang diperlukan untuk mengakselerasi layanan sertifikasi halal," 9 calon yang akan ditetapkan sebagai LPH baru tersebut akan menambah jumlah LPH. Saat ini sudah ada 3 LPH, yaitu LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Ketiganya telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi 9 LPH yang akan segera ditetapkan tersebut di Yayasan Pembina Masjid Salman ITB Bandung2. Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Riau;3. Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Jakarta4. Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah Jakarta5. Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan6. Universitas Hasanuddin Makassar7. Yayasan Bersama Madani Kota Tangah Padang Sumatera Barat8. Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur9. Universitas Syiah Kuala Banda 9 dari calon LPH baru telah menyampaikan pengajuan kepada BPJPH sebelum dan setelah terbentuknya Tim Akreditasi LPH pada 10 November 2021 lalu. Selain itu 9 calon LPH baru juga telah menjalani verifikasi dokumen dan verifikasi validasi lapangan oleh Tim Akreditasi LPH."Ini tidak terlepas dari gerak cepat Tim Akreditasi LPH yang begitu dibentuk pada 10 November 2021 lalu dan langsung menjalankan tugasnya dengan baik," kata tim akreditasi LPH tersebut merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam melakukan akreditasi LPH, BPJPH juga membentuk tim akreditasi BPJPHTim Akreditasi LPH terdiri atas Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana. Dewan Pengarah Akreditasi terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota. Dewan Pelaksana terdiri atas ketua dan para anggota. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Akreditasi LPH, ditetapkan sekretariat."Tim Akreditasi LPH ini melibatkan unsur akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan produk," tutur tim akreditasi LPH sangat penting untuk memastikan terlaksananya akreditasi LPH yang sesuai dengan amanat regulasi. Tim ini bertugas untuk merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, melaksanakan akreditasi LPH sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi Irham sebagai Kepala BPJPH juga terus mendorong berdirinya lebih banyak LPH di Indonesia. Tujuannya agar semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan kewajiban sertifikasi halal."Di luar 9 calon LPH tersebut, saat ini juga masih ada sejumlah nama calon LPH yang masih dalam waiting list proses akreditasi." pungkasnya. ncm/ega Home Ekonomi & Makro 10 Provinsi Terpilih Harga Cabai Merah Tertinggi Kamis, 8 Juni 2023 A Font Kecil A Font Sedang A Font Besar Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga cabai merah per kg harian di pasar modern di beberapa provinsi tercatat Rp 70,23 ribu per kg, data per Kamis, 08 Juni 2023. Secara keseluruhan, rata-rata minggu ini turun dibandingkan rata-rata minggu sebelumnya yang tercatat Rp. 72,37 ribu per kg. Harga cabai merah harian di pasar modern Kalimantan Utara menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual Rp 100 ribu per kg. Dibandingkan sebulan lalu, harga cabai merah di provinsi ini lebih tinggi. Sebelumnya tercatat pada angka per kg. Sementara di pasar modern Gorontalo, harga cabai merah dijual seharga Rp per kg dan menjadi yang termahal kedua di dalam negeri. Kemudian di urutan ketiga, harga cabai merah di Papua Barat seharga Rp per kg, Kalimantan Timur Rp per kg, dan Kalimantan Barat Rp per kg. Sementara itu, terdapat delapan provinsi dengan penjualan harga cabai merah di bawah rata-rata nasional. Tiga provinsi dengan harga jual cabai merah terendah adalah Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Aceh. Data Terkait Data Stories Terkini Topik Trending Databoks Indonesia Portal data ekonomi dan bisnis. Bagian dari Katadata Indonesia.

bpjph provinsi jawa barat